Kepengawasan

Pembinaan dan pengembangan professional pengawas sekolah saat ini merujuk pada perubahan yang cukup mendasar yakni dalam Sistim Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 khususnya BAB XIX pasal 66 tentang pengawasan dan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,serta Peraturan Pemerintah no 74 tahun 2008 tentang guru khususnya pasal  15 yaitu guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan,

Setelah berbagai kebijakan bagi tenaga pendidik dan kependidikan khususnya pengawas satuan pendidikan seperti yang tertuang dalam Permendiknas nomor 12 tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah, Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  dan Reformasi Birokrasi No 21 tahun 2010 tanggal 30 oktober 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya,maka pengawas saat ini berkewajiban  melaksanakan kepengawasan  sesuai dengan peraturan –peraturan tersebut, sebagaimana tecantum dalam Bab III pasal 7 yaitu: a) menyusun program pengawasan, melaksanakanprogram pengawasan, melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, membimbing dan melatih profesional guru dan/atau kepala sekolah, b)meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. c) menjungjung tinggi peraturan perundang-undangan , hukum, nilai, agama dan etika, dan d) memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.Implikasinya berbagai kebijakan  yang terkait dengan pengawas sekolah seperti Kepmendiknas No. 097/U/2002 tentang pedoman pengawasan pendidikan  atau SK Menpan No. 118 Tahun 1996 yang selama ini menjadi acuan bagi pengawas sekolah dalam menjalankan  tugas pokoknya akan mengalami perubahan  baik dari sisi substansi maupun mekanisme dan prosedur yang disesuaikan  dengan peratutan perundang-undangan yang berlaku saat ini.